Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Usaha dan Penataan Akses Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Rabu, 7 Mei 2026, di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi strategis untuk menghimpun berbagai masukan terkait pengembangan usaha, penataan kawasan PKL, penguatan legalitas usaha, serta integrasi konsep smart city dalam pengelolaan ruang usaha di Kota Makassar.
FGD secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem penataan PKL yang lebih baik. Menurutnya, proses penataan tidak boleh hanya berfokus pada aspek ketertiban semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan ruang usaha yang layak dan berkelanjutan bagi para pedagang sebagai bagian dari penggerak ekonomi kota.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang tata kota, pengelolaan pasar, dan pengembangan ekonomi perkotaan. Di antaranya adalah Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya yang memaparkan pentingnya pendekatan humanis dalam penataan PKL, serta Prof. Batara Surya selaku Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar yang menjelaskan konsep pengembangan kawasan berbasis tata ruang dan smart city. Kedua narasumber sepakat bahwa PKL merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi perkotaan yang perlu dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Khairul Umam, S.T., M.T., selaku General Manager Inkubator Bisnis Kota Makassar, dipercaya sebagai moderator. Dengan pengalamannya dalam pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis daerah, Khairul memandu jalannya diskusi secara dinamis dan konstruktif. Berbagai pertanyaan yang diajukan tidak hanya menggali tantangan teknis dalam penataan PKL, tetapi juga membahas aspek keberlanjutan usaha, perlindungan pelaku usaha mikro, hingga peluang pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kawasan perdagangan rakyat.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kebutuhan tata kota yang tertib. Para peserta forum menyoroti pentingnya penyediaan lokasi usaha yang strategis, dukungan legalitas, akses pembiayaan, serta sistem pendataan yang lebih baik untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. Konsep smart city juga menjadi perhatian penting sebagai pendekatan yang memungkinkan proses penataan dilakukan secara lebih terukur, berbasis data, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kota.
Khairul Umam dalam perannya sebagai moderator turut mendorong para narasumber untuk membahas berbagai solusi konkret yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Diskusi tidak hanya berfokus pada tantangan yang ada, tetapi juga mengidentifikasi peluang kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam menciptakan model penataan PKL yang lebih modern dan inklusif.
Melalui FGD ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berharap dapat memperoleh berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penataan PKL di masa mendatang. Kehadiran Khairul Umam sebagai moderator turut memperkuat kualitas diskusi dengan menghadirkan perspektif pengembangan usaha dan pemberdayaan UMKM, sehingga penataan PKL tidak hanya menghasilkan kota yang lebih tertib, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
#KhairulUmam #FGDPKLMakassar #PedagangKakiLima #PKLMakassar #DinasKoperasiUKM #UMKMMakassar #InkubatorBisnis #SmartCityMakassar #BataraSurya #PerumdaPasarMakassar #PengembanganUsaha #EkonomiKerakyatan #MakassarMaju #KolaborasiUntukUMKM #PenataanPKL
